Jakarta - Nusantara selama ini kerap digaungkan sebagai simbol kejayaan maritim masa lalu dan simbol kemegahan ibu kota baru. Namun, di balik narasi besar tersebut, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi kenyataan yang bertolak belakang: akses yang timpang, ancaman perubahan iklim, reklamasi pesisir, hingga penggusuran ruang hidup.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar: apakah konsep Nusantara yang selama ini dibangun benar-benar berpijak pada realitas masyarakat kepulauan?
Pertanyaan tersebut menjadi benang merah dalam lokakarya internasional Doing Critical Island Studies in Southeast Asia yang diselenggarakan Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan (PRMLTL), Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) BRIN bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Jakarta, Senin (13/7).
Pada dua sesi diskusi menghadirkan perspektif yang saling melengkapi, mulai dari kritik terhadap konsep Nusantara hingga tawaran paradigma baru berupa archipelagic thinking atau pola pikir kepulauan.
Guru Besar FIB UI sekaligus Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Melani Budianta, mengkritisi penggunaan istilah "maritim" yang menurutnya lebih banyak dipahami melalui pendekatan negara (militeristik) yang bersifat terpusat dan berorientasi pada kekuasaan.
Akibatnya, laut lebih sering diperlakukan sebagai ruang yang harus dikendalikan daripada sebagai ruang hidup masyarakat.
Dalam diskusi bertajuk "Nusantara: Maritime Vision and Archipelagic Realities in Indonesia", Melani menawarkan konsep "Bahari" sebagai cara pandang alternatif yang lebih menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek utama. Menurutnya, laut seharusnya dipahami sebagai ruang bersama (commons) yang dikelola secara demokratis oleh komunitas lokal.
"Istilah maritim cenderung bersifat militeristik dan berorientasi pada kekuasaan negara yang terpusat. Sebaliknya, saya menawarkan konsep 'Bahari' yang lebih menonjolkan aspek budaya dan komunitas. Kita harus melihat laut bukan sebagai pemisah yang menakutkan, melainkan sebagai ruang bersama yang dikelola masyarakat lokal," ujarnya.
Ia mencontohkan berbagai inisiatif masyarakat, seperti rehabilitasi mangrove di Kampung Dadap dan Muara Gembong yang dilakukan secara swadaya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk menjaga lingkungan apabila diberi ruang dan pengakuan.
Melani juga menyoroti paradoks konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam banyak kasus, warga dari satu pulau harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu untuk mencapai pulau tetangganya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masih berorientasi pada pusat, belum sepenuhnya berpijak pada logika kepulauan.
Dari Kritik Menuju Paradigma Baru
Sejalan dengan itu, pada sesi diskusi bertajuk "Archipelagic Thinking and Planetary Ecophilosophy", Prof. Toshiya Ueno dari Wako University, Jepang menawarkan perubahan yang lebih mendasar, yakni mengubah cara manusia memandang dunia. Ia memperkenalkan konsep Archipelagic Thinking atau pola pikir kepulauan.
Menurutnya, selama ini dunia lebih banyak dibangun melalui cara berpikir kontinental yang melihat ruang sebagai sesuatu yang harus disatukan, dikuasai, dan diatur secara total. Cara berpikir tersebut menjadi salah satu akar berbagai krisis, baik ekologis maupun sosial.
“Cara manusia memandang dunia selama ini cenderung kaku, seperti melihat daratan besar yang harus dikuasai, dikelola secara terpusat, dan dieksploitasi demi kemajuan ekonomi,” ungkapnya.
Padahal, untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim dan sosial yang kian parah, kita butuh "pola pikir kepulauan" yang melihat dunia bukan sebagai satu blok besar, melainkan sebagai jaringan hubungan yang saling memberi dan menghargai perbedaan.
Menurutnya, pola pikir kepulauan memandang dunia sebagai jaringan hubungan yang saling terhubung, menghargai keberagaman, dan mengutamakan kerja sama dibanding dengan dominasi.
"Berpikir kontinental cenderung ingin memahami dunia secara total dan mendominasi. Namun pola pikir kepulauan adalah tentang berbagi bersama. Kita membuka ruang bagi keberagaman dan melihat hubungan antarpulau/wilayah meskipun memiliki perbedaan yang tajam," jelas Ueno.
Dalam paparannya, Ueno juga memperkenalkan konsep Solidaritude, gabungan antara kesendirian (solitude ) dan solidaritas (solidarity). Ia menjelaskan bahwa meskipun pulau-pulau tampak terpisah, sesungguhnya semuanya terhubung oleh laut, ekosistem, budaya, dan arus pengetahuan. Laut bukanlah batas pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan kehidupan.
Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dalam menghadapi perubahan iklim dan berbagai tantangan global karena menempatkan hubungan antarmanusia dan alam sebagai fondasi utama pembangunan.
Pengetahuan Lokal sebagai Fondasi Masa Depan
Sehubungan dengan itu, peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas (PRBSK) BRIN, Derri Ris Riana, sekaligus moderator dalam diskusi menegaskan bahwa berbagai gagasan yang muncul dalam lokakarya tersebut memperlihatkan pentingnya menjadikan pengetahuan lokal sebagai bagian dari solusi menghadapi krisis global.
Menurutnya, tradisi lisan, praktik budaya, serta ingatan kolektif masyarakat kepulauan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sumber pengetahuan yang terus berkembang dan memiliki relevansi dalam menjawab tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, maupun tekanan pembangunan.
"Paparan Prof. Melani memberikan kerangka berpikir kritis bahwa kekayaan kita, seperti tradisi lisan dan ritual, bukanlah sesuatu yang kaku atau hanya untuk disimpan di museum. Pengetahuan lokal ini harus terus diperbarui dan diadaptasi agar bisa menjadi alat bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim maupun tekanan industri besar," ujar Derri.
Sementara itu, moderator sesi kedua, Amelia Burhan, Ketua Program Studi Pascasarjana Asia Tenggara dan Asia Timur FIB UI menilai bahwa konsep pola pikir kepulauan mengajak masyarakat melihat dunia bukan sebagai sistem tunggal yang seragam, tetapi sebagai jejaring berbagai identitas, budaya, dan komunitas yang berbeda namun saling terhubung.
Perspektif tersebut dinilai penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk membangun model pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan selaras dengan alam.
Lokakarya ini menunjukkan bahwa masa depan Nusantara tidak cukup dibangun melalui simbol-simbol kejayaan maritim atau pembangunan fisik semata. Yang lebih mendasar adalah membangun cara pandang baru yang menempatkan masyarakat kepulauan, pengetahuan lokal, dan relasi harmonis dengan alam sebagai fondasi pembangunan Indonesia di tengah krisis lingkungan global.(**)
Humas BRIN.
0 Komentar