Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kecewa dengan kinerja sejumlah lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Munafri mengungkapkan, masih ada lurah yang justru lebih sibuk mengurus bisnis pribadi hingga menghabiskan waktu di warung kopi (warkop) dibandingkan berada di kantor dan menjalankan tugas di wilayahnya.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Munafri, Jumat (28/8/2026).
Menurut Munafri, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena lurah merupakan pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Lurah semestinya mengetahui kondisi wilayah, persoalan warga, hingga berbagai masalah lingkungan yang muncul setiap hari.
Ia juga menerima laporan mengenai lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi daripada menjalankan tugas pemerintahan.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” kata Munafri.
Namun, Munafri membedakan lurah yang tidak mampu bekerja karena kondisi kesehatan dengan pejabat yang secara fisik sehat tetapi tidak memiliki kemauan menjalankan tugas.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” ujarnya.
Menurut dia, lurah yang terkendala kondisi kesehatan perlu dicarikan solusi. Sementara lurah yang sehat tetapi tidak menunjukkan kinerja harus mendapat evaluasi berdasarkan fakta di lapangan.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” tegasnya.
Kinerja Lurah Bakal Diawasi
Munafri mengatakan Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan sistem pengawasan untuk memastikan seluruh lurah menjalankan tugasnya secara terukur.
“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia tidak ingin kinerja lurah hanya terlihat dari laporan administrasi. Pelaksanaan tugas di lapangan harus dapat dibuktikan melalui kehadiran dan aktivitas lurah dalam menangani persoalan masyarakat.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” katanya.
Munafri juga meminta camat melakukan evaluasi secara objektif terhadap lurah di wilayah masing-masing. Penilaian harus berdasarkan kinerja dan tidak boleh dipengaruhi persoalan pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesannya.
Ia menegaskan, proses pembinaan dan evaluasi harus dilakukan secara profesional. Lurah yang berkinerja buruk harus mendapat tindakan sesuai hasil evaluasi, sedangkan lurah yang bekerja baik harus dinilai secara adil.
Lurah Diminta Turun Pantau Wilayah
Selain persoalan kehadiran di kantor, Munafri meminta lurah aktif turun ke lapangan. Mereka diminta memantau kebersihan, persampahan, kondisi kanal, serta menyapa masyarakat.
“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” kata Munafri.
Ia meminta persoalan kebersihan menjadi perhatian rutin. Pengawasan lingkungan tidak boleh hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau agenda pemerintahan.
“Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga,” ujarnya.
Munafri juga meminta setiap kegiatan masyarakat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi mengenai pengelolaan sampah. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum kegiatan berlangsung.
“Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih,” jelasnya.
Ia tidak ingin kegiatan masyarakat justru meninggalkan persoalan baru berupa tumpukan sampah.
Di sisi lain, Munafri meminta jajaran kecamatan dan kelurahan aktif memperkenalkan berbagai program dan layanan digital Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat, termasuk Creative Hub dan Lontara Plus.
Menurutnya, kegiatan pemerintah di tingkat wilayah harus dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai program dan layanan yang dapat diakses masyarakat.
Bagi Munafri, ukuran kinerja lurah tidak berhenti pada administrasi dan pencapaian target. Kehadiran di tengah masyarakat, kemampuan menjalankan program, respons terhadap persoalan warga, serta kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban wilayah menjadi bagian penting dalam evaluasi.
“Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat,” pungkas Munafri.(**)
0 Komentar