Ahli Waris Tagih Pembayaran Lahan, Pembangunan Stadion Sudiang di Hentikan

Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang

MAKASSAR — Polemik pembebasan lahan pembangunan Stadion Sudiang kembali memanas. Puluhan keluarga ahli waris melakukan aksi penutupan akses jalan menuju lokasi proyek sebagai bentuk protes atas belum adanya kejelasan pembayaran sisa pembebasan lahan yang mereka klaim mencapai Rp18,32 miliar.

Agus Bustam, yang mengaku sebagai salah satu ahli waris, bersama puluhan keluarga lainnya mendatangi lokasi proyek dan menghentikan akses aktivitas pekerjaan. Mereka menuntut agar pemerintah memberikan kepastian terkait pembayaran lahan yang menurut mereka masih menjadi hak para ahli waris

Para ahli waris menyebut persoalan tersebut bukan sekadar tuntutan baru. Mereka mengaku telah menunggu realisasi pembayaran yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Yang kami minta adalah hak kami diselesaikan. Jangan pembangunan terus berjalan sementara persoalan pembayaran kepada ahli waris belum ada kejelasan,” ujar Agus Bustam, menurut keterangan yang disampaikan pihak ahli waris.

Mereka menyebut nilai sisa pembayaran yang dituntut mencapai Rp18.320.000.000.

Ancam Turunkan Massa Lebih Besar

Tidak berhenti pada penutupan akses proyek, para ahli waris juga melontarkan peringatan keras. Jika tuntutan mereka tidak segera mendapatkan kepastian, mereka mengaku siap menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Bahkan, mereka menyatakan akan menempuh berbagai jalur untuk memperjuangkan tuntutannya, termasuk membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat dan melaporkannya kepada lembaga negara yang dianggap berwenang.

Aksi tersebut membuat aktivitas pekerjaan proyek Stadion Sudiang terhenti. Para ahli waris menyatakan akan terus melakukan penolakan sampai ada kejelasan mengenai penyelesaian pembayaran.dengan melibatkan massa yang lebih besar. Mereka bahkan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat serta melaporkannya kepada lembaga yang berwenang.

Pihak ahli waris menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar hak atas sisa pembayaran pembebasan lahan sebesar Rp18,32 miliar mendapatkan penyelesaian yang jelas dan transparan.(**)