Makassar - Antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/9/2026). Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite dan Biosolar.
Antrean tidak hanya terjadi pada kendaraan pribadi. Truk angkutan barang hingga bus juga terlihat memenuhi sejumlah SPBU dan pada beberapa lokasi meluber hingga badan jalan. Pantauan di Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo menunjukkan antrean kendaraan terjadi hingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Salah seorang warga bahkan mengaku harus menunggu sekitar dua jam untuk memperoleh BBM.
Situasi serupa sebelumnya juga terpantau di Jalan Perintis Kemerdekaan dan sejumlah kawasan lain di Makassar. Beberapa SPBU sempat tidak melayani jenis BBM tertentu karena persediaan di lokasi telah habis sambil menunggu pengiriman berikutnya.
Meski antrean terjadi di berbagai titik, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan ketersediaan BBM secara umum masih dalam kondisi aman. Pertamina menilai antrean antara lain dipengaruhi peningkatan permintaan dan pembelian yang terjadi secara bersamaan.
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Gultom menyebut muncul fenomena pembelian dalam jumlah lebih tinggi karena kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan.
“Ada dua kondisi saat ini yang pertama panic buying BBM dan LPG di wilayah Kota Makassar.”
Rainier mengatakan Pertamina tidak mencatat kekurangan distribusi Pertalite dari Pertamina menuju SPBU. Menurut dia, peningkatan permintaan juga terjadi pada sektor logistik dan sejumlah aktivitas ekonomi yang menggunakan kendaraan dalam jumlah besar.
Permintaan Solar Meningkat
Sebelum antrean semakin meluas, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebenarnya telah meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengatakan perusahaan melakukan evaluasi terhadap transaksi maupun nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian tidak wajar.
Pertamina juga mengakui adanya peningkatan permintaan BBM jenis solar dalam beberapa waktu terakhir, terutama dari kendaraan berukuran besar. Kondisi itu disebut ikut menyebabkan antrean pada beberapa SPBU.
Distribusi dari Fuel Terminal menuju SPBU, menurut Pertamina, tetap berjalan. Penguatan pasokan juga dilakukan pada titik-titik yang mencatat peningkatan kebutuhan.
Distribusi dari Fuel Terminal menuju SPBU, menurut Pertamina, tetap berjalan. Penguatan pasokan juga dilakukan pada titik-titik yang mencatat peningkatan kebutuhan.
Dengan demikian, kondisi yang terjadi di Makassar saat ini tidak semata-mata dapat disimpulkan sebagai kekosongan stok BBM secara keseluruhan. Antrean di tingkat SPBU dapat terjadi ketika permintaan dalam waktu bersamaan melampaui stok operasional di lokasi, sementara pengiriman berikutnya masih dalam perjalanan.
Namun, panjangnya antrean membuat pemerintah daerah menilai pengawasan distribusi perlu diperketat.
Pemprov Sulsel Bentuk Satgas BBM
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kemudian membentuk satuan tugas untuk memantau dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada SPBU.
Satgas melibatkan sejumlah unsur, antara lain TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, serta Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Pemprov Sulsel menemukan indikasi adanya kendaraan yang melakukan antrean berulang. Pemerintah juga menyoroti kemungkinan penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
Namun, Pemprov menegaskan bahwa temuan tersebut tidak berarti seluruh masyarakat yang mengantre melakukan pelanggaran.
“Pada intinya kita harus mengecek situasi di lapangan,” kata Andi Sudirman.
Satgas nantinya bertugas memeriksa pola distribusi dan transaksi BBM serta memastikan bahan bakar bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah kendaraan melakukan pengisian berulang setelah mencapai batas pembelian yang ditentukan.
Polisi Selidiki Dugaan Penyalahgunaan BBM
Di tengah perbedaan antara kondisi antrean di lapangan dan keterangan Pertamina mengenai stok yang masih tersedia, Polda Sulawesi Selatan juga mulai melakukan penyelidikan.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus akan mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi hingga dugaan praktik mafia BBM.
“Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali,” ujar Didik.
Polisi menegaskan belum menyimpulkan adanya mafia ataupun penimbunan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam rantai distribusi BBM, khususnya solar bersubsidi. Jika ditemukan unsur pidana, kepolisian memastikan proses hukum akan dilakukan.
Sorotan terhadap distribusi solar juga datang dari DPRD Makassar. Anggota DPRD Makassar Muchlis Misbah sebelumnya meminta aparat penegak hukum menelusuri distribusi BBM setelah memperoleh informasi bahwa kuota solar untuk Makassar disebut tidak mengalami pengurangan.
Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap distribusi menjadi penting, sebab antrean BBM tidak hanya memengaruhi pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga aktivitas logistik dan arus lalu lintas di sejumlah ruas utama Makassar.
Untuk sementara, Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan akibat kekhawatiran terhadap isu kelangkaan. Sementara Pemprov Sulsel bersama kepolisian dan instansi terkait melakukan pengawasan untuk memastikan BBM yang tersedia dapat disalurkan secara tertib dan tepat sasaran.(**)
0 Komentar