Issu negatif yang menimpa Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo diduga berkaitan dengan upayanya merombak birokrasi internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
JAKARTA - Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, isu negatif tersebut merupakan serangan balik kelompok yang kepentingannya terganggu,terkat upaya Menteri Pekerjaan Umum merombak birokrasi Internal Kementerian Pekerjaan Umum.
Dia melihat isu mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi tersebut menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.
“Memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu loh,” ujar Trubus di Jakarta,
Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody di antaranya rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai.
Dody dan Kementerian PU telah menyampaikan bantahan serta klarifikasi atas sejumlah tudingan tersebut. Trubus menjelaskan, serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur.
Ruang gerak kelompok tersebut dinilai mulai menyempit setelah Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat. Kendati demikian, dugaan serangan balik masih perlu dibuktikan. Belum ada temuan resmi yang menunjukkan bahwa seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU. Dugaan itu dikaitkannya dengan langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an pegawai pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas,” ungkapnya.
Dia menilai perombakan perlu menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu. Rotasi dianggap penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang berpotensi terbentuk akibat terlalu lamanya seseorang menguasai jabatan maupun wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya, itu yang dari peninggalan Menteri sebelumnya kan gitu," ujar Trubus.
"Jadi ya memang ini terjadi semacam perang politik. Iya (pegawai lama) kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” sambungnya.
Menurut Trubus, pejabat yang selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami rotasi menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan. Terlebih apabila jabatan tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.
Dia memberikan contoh persoalan yang belakangan muncul dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.
Trubus menilai dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur semacam itu harus dicegah agar tidak kembali terjadi di bawah kepemimpinan Dody. Trubus mengingatkan perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri.
Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah. Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai tidak didasarkan pada dugaan semata.
Setiap keputusan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan tim khusus juga dapat digunakan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Pemeriksaan antara lain dapat menyasar pola pemenang tender berulang, keterkaitan antar perusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus menilai mafia infrastruktur biasanya tidak bekerja sendirian. Mereka mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.
“Mereka berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ujarnya.
Menurut Trubus, jaringan tersebut dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek. Indikasinya dapat terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meskipun belum lama digunakan. Namun, keberadaan mafia infrastruktur dinilai tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek.
Trubus menilai pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat dilakukan selama terdapat kemauan politik yang kuat. “Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” ujarnya.(**)
0 Komentar