Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan pidato politiknya
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli mencermati pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi yang menyebut pihaknya tetap mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, namun membuka peluang kemungkinan “percepatan politik” sebelum Pemilu 2029.
Fadhli menilai pernyataan Budi Arie itu menunjukkan ia ingin Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkuasa kembali.
“Dengan statement ini Budi Arie ingin mantan Presiden Jokowi tetap berada di pusaran kekuasaan dan bahkan mengendalikan kekuasaan,” kata Fadhli. Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Selanjutnya, Fadhli menyebut Budi Arie dulu adalah bagian dari kabinet Merah-Putih yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo karena isu dugaan terlibat judi online (judol).
“Saya bisa memaklumi kalau Mas Budi belum bisa move on dan mungkin masih jobless,” ujar Fadhli.
Menjatuhkan Presiden
Lebih jauh, Fadhli mengatakan Projo bukan partai politik (parpol), hanya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang seolah-olah punya kekuatan padahal nothing.
Menurut Fadhli belum ada sejarahnya di Indonesia, ormas kecil menjatuhkan Presiden. “Jadi, Presiden Prabowo tidak perlu khawatir terhadap Projo karena 90 persen koalisi partai politik di DPR RI masih menjadi pendukungnya,” terangnya.
Suksesi Kepemimpinan Nasional
Ia menekankan, suksesi kepemimpinan politik secara konstitusional di Indonesia hanya dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu). Peserta pemilu adalah rakyat sebagai pemilik hak suara dan partai politik sebagai saluran pemilih.
Fadhli juga mengingatkan segala bentuk makar yang ingin menjatuhkan kekuasaan di luar pemilu adalah inkonstitusional.
“Cost of politics-nya sangat besar ketimbang melalui saluran demokrasi resmi. Sebaiknya Mas Budi segera mendaftarkan Projo sebagai parpol agar punya kekuatan politik dan bisa ikut Pemilu 2029 dengan syarat lolos verifikasi oleh KPU RI,” tutur Fadhli menjelaskan.
Sebelumnya, Budi Arie menyebut pihaknya tetap mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, namun membuka peluang kemungkinan “percepatan politik” sebelum Pemilu 2029. Pernyataan Budi Arie itu menjadi sorotan publik yang videonya ramai beredar di media sosial.
Budi Arie yang dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi pada 8 September 2025, menyebut kondisi nasional saat ini mengkhawatirkan.
Ia juga mengaku memiliki "insting” bahwa situasi politik tidak akan berjalan hingga 2029.
Pernyataan tersebut terkait 2029 merupakan jadwal Pemilu berikutnya. Meski demikian, di video yang beredar tersebut Budi Arie tak menerangkan secara spesifik apa yang dimaksud dengan prediksinya.
Budi Arie mengingatkan agar tak hanya menyiapkan skenario menuju Pemilu 2029 jika kondisi politik dan ekonomi berubah lebih cepat. Bahkan Budi Arie yang sempat ramai diduga terlibat kasus judol menyinggung pengalaman Indonesia pada periode 1998–1999 sebagai contoh perubahan yang terjadi di luar perkiraan.
Dalam pernyataannya, Budi Arie yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sempat menyampaikan pandangan tersebut kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia mengatakan, “Pak, insting saya ini kayaknya nggak sampai 2029.”
Di sisi lain, Projo tetap menyatakan komitmennya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan mengajak semua pihak bersiap menghadapi berbagai kemungkinan.(**)
0 Komentar