matacelebes - Dengan kekayaan Alam yang berlimpah limpah mulai dari emas,batu bara, nickel, timah serta kekayaan alam lainnya seharusnya bangsa ini telah makmur, rakyatnya sejahtera tetapi faktanya berbanding terbalik.
Nampak kemiskinan ada di mana mana, mulai dari perkampungan kumuh hingga pengemis yang hadir di setiap persimpangan jalan, bahkan ada anak umur 10 tahun bunuh diri gegara orang tuanya tidak mampu membelikan buku dan ballpoint untuk kelengkapan sekolah.
Dengan diwarnai garis kemiskinan ekstrim hingga berpengaruh pada asupan gizi anak anak dan utang negara membumbung tinggi membebani anggaran negara, sementara para pencuri dan perampok kian sadis terus mengintai memanfaatkan kesempatan.
Menurut mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, pengelolaan kekayaan alam Indonesia memang sudah harus dipegang oleh pemerintah, untuk lebih mengoptimalkan penerimaan hingga nilai tukar rupiah, dibandingkan diberikan kepada swasta.
"Kita kuat kok dengan Sumber Daya Alam kita, tapi dikasihkan ke swasta, Swastanya taruh uangnya di luar negeri, luar negeri yang enak," ungkapnya
Sementara itu, swasta bisa saja ikut mengelola dengan porsi yang lebih kecil, misalnya dengan saham 20%.
"Yang penting kita harus menerapkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat (2) dan (3) harus kita laksanakan," ujarnya.
Selain itu, yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah menurut Fuad adalah dengan melakukan sekuritisasi tambang emas sebagai langkah mempertahankan kekuatan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.
Menurutnya, adalah salah satu potensi emas di daerah Wabu yang menurut studi bisa melampaui Freeport. Dirinya mengatakan bahwa tambang emas di sana bisa disekuritisasi dengan denominasi rupiah.
"Sekuritisasi untuk mempertahankan jangka panjangnya nilai tukar rupiah," imbuh Fuad.
Fuad mengatakan selama ini kekayaan alam di Indonesia sudah terlalu banyak dicuri dan dirampas oleh pihak-pihak pencuri yang sangat merugikan Indonesia.
"Jadi kalau melalui pemerintah supaya dolarnya masuk pemerintah, ada wujudnya, rupiah menguat," ujarnya.
Dirinya memberikan contoh pada saat era presiden Soeharto dengan menerapkan pasal 33 UUD 45 tersebut, utamanya untuk komoditas minyak dan gas hasilnya bisa mengoptimalkan cadangan devisa.
Begitu juga misalnya di luar negeri, seperti Arab Saudi, di mana pengelolaan Sumber Daya Alam dipegang oleh pemerintah, dapat mempertebal cadangan devisa sehingga memperkuat nilai tukar Riyal terhadap dolar.
Fuad mengatakan bahwa saat ini sudah banyak pencuri yang menggerogoti kekayaan Alam Indonesia.
Hal ini bisa terlihat dari dua indikator, yakni pertumbuhan ekonomi dan tax ratio.
Kata Fuad di era presiden Jokowi, yang mana di mulai menggalakkan tambang dan sawit sebagai pendorong ekonomi, namun hasilnya pertumbuhan ekonomi tetap di 5% dan tax ratio menjadi single digit.
"Karena apa? Mereka nyurinya itu kelewatan, sawit bilangnya sekian juta hektare, nyatanya berlipat sebenarnya. Kalau tambangnya juga, sampai diakui oleh pemerintah, kan ada ribuan tambang ilegal. Tambang ilegalnya begitu banyak. Yang pegang izin pun tambang ilegal juga. Udah lah yang itu hutan lindung, kubat saja gitu," ujarnya.
Sangat nampak bahwa Pemerintah tidak menerapkan penegakan hukum dengan baik.
"Sampai udah berlubang-lubang, di lihat dari atas kubangan di Kalimantan, di Sulawesi, Sumatra sampai banjir, mereka sudah tidak ada rasa simpati kepada Republik ini, Sudah kelewatan."
Namun, meskipun sudah banyak kasus pencurian hingga pemerintah mengakui sudah banyak tambang ilegal, Fuad memandang pemerintah tidak tegas dalam menindak. Hal ini membuat para pencuri tetap berani melakukan tindakan ilegal.
Redaksi
0 Komentar