Jakarta, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi di program Makan Bergizi Gratis MBG.
Alasannya: Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah lebih dulu menangani perkara yang sama hingga tahap penyidikan.
Kepastian ini disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein. Menurutnya, KPK sempat melakukan penelusuran awal terkait dugaan masalah dalam pelaksanaan MBG.
Namun proses dihentikan karena ada asas hukum yang melarang dua lembaga penegak hukum mengusut satu perkara secara paralel.
Penghentian ini merujuk prinsip “lex specialis derogate legi generali” koordinasi antar lembaga. Dalam praktiknya, jika Kejagung sudah masuk tahap penyidikan untuk objek perkara yang sama, maka KPK tidak melanjutkan agar tidak tumpang tindih.
“Daripada dua lembaga jalan sendiri dan berpotensi tabrakan kewenangan, lebih baik satu pintu yang fokus,” kata Achmad Taufik Husein.
Kronologi Singkat
1. KPK: Melakukan telaah/pengumpulan informasi awal dugaan masalah MBG.
2. Kejagung: Lebih dulu menaikkan status ke penyidikan untuk perkara pengadaan, termasuk kasus motor listrik BGN yang terkait.
3. KPK: Menghentikan proses internal sesuai mekanisme koordinasi. Fokus dialihkan ke perkara lain.
Reaksi & Catatan Publik
Secara prosedural, langkah KPK sesuai aturan agar penyidikan tidak duplikat. Tapi karena MBG menyangkut anggaran besar dan program prioritas nasional, publik wajar mempertanyakan:
1. Transparansi: Bagaimana mekanisme serah-terima data KPK ke Kejagung?
2. Pengawasan: Apakah penghentian murni teknis, atau ada pertimbangan lain?
3. Akuntabilitas: Publik berharap Kejagung menuntaskan perkara ini secara tuntas dan terbuka.
Pakar hukum tata negara menilai koordinasi KPK - Kejagung penting, tapi komunikasi ke publik juga harus dijaga agar tidak menimbulkan spekulasi.
Status Saat Ini
Penyelidikan/penyidikan MBG kini sepenuhnya di tangan Kejagung. KPK tetap punya peran pengawasan dan pencegahan korupsi melalui edukasi, audit, dan sistem pencegahan.
Redaksi
0 Komentar