Suara dari Pinggiran: Ketika "Kepentingan Umum" Menggusur Hak Warga

                Ilustrasi

Wajah lelah Pak Ruslan (54) menatap hamparan tanah merah yang dulu adalah kebun singkongnya. Di sana, deru alat berat kini menggantikan suara jangkrik. Di atas kertas, tanah kelahirannya telah berubah status menjadi zona prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN). Bagi negara, ini adalah simbol kemajuan ekonomi. Bagi Ruslan, ini adalah lonceng kematian bagi identitas dan ruang hidupnya.

"Mereka bilang ini demi negara, demi kepentingan umum," ujar Ruslan dengan suara parau, sambil memegang patok batas yang baru dipasang sepihak oleh pengembang. "Tapi kami ini rakyat. Apakah kami bukan bagian dari 'umum' itu? Kenapa kami yang harus hilang agar orang kota bisa dapat listrik atau jalan tol?"

Politik Pembangunan vs. Keadilan Sosial

Narasi yang dialami Ruslan adalah mikrokosmos dari wajah politik Indonesia hari ini. Di satu sisi, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur masif. Di sisi lain, prinsip Social Justice (Keadilan Sosial) sering kali tergilas oleh roda beton pembangunan.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Konflik agraria tidak menyusut, melainkan bermetamorfosis menjadi sengketa yang dilegalkan atas nama investasi.

 "Keadilan sosial bukan hanya soal membagi bantuan sosial (Bansos). Keadilan sosial adalah tentang akses terhadap sumber daya, hak untuk didengar, dan hak untuk tidak dipinggirkan di tanah sendiri."

Ilusi Partisipasi Publik

Dalam banyak kasus sengketa lahan berlabel PSN, pola yang terjadi hampir seragam: minimnya partisipasi bermakna (meaningful participation). Sosialisasi sering kali dilakukan satu arah—bukan dialog, melainkan pemberitahuan penggusuran.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Arief Wicaksono, menyebut fenomena ini sebagai "Politik Eksklusi".

"Ketika keputusan politik diambil di ruang ber-AC di Jakarta tanpa melibatkan masyarakat adat atau warga lokal yang terdampak langsung, di situlah ketidakadilan bermula," jelas Arief. "Demokrasi kita sedang diuji. Apakah politik kita hanya melayani investor, atau masih punya hati untuk wong cilik?"

Menagih Sila Kelima

Tagar SocialJustice yang ramai di media sosial belakangan ini bukan sekadar tren digital. Itu adalah teriakan frustrasi dari generasi muda dan aktivis yang melihat ketimpangan hukum.

Ketika warga yang mempertahankan tanahnya dengan mudah dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet, sementara korporasi yang merusak lingkungan mendapat karpet merah, maka pertanyaan besar harus diajukan kepada para pemegang kekuasaan:

Di mana letak "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"?

Epilog: Jalan Masih Panjang

Kembali ke Pak Ruslan. Ia mungkin akan kalah melawan ekskavator raksasa itu. Namun, suaranya dan ribuan warga lain yang senasib adalah alarm bagi iklim politik kita. Pembangunan fisik tanpa pembangunan manusia hanyalah kerangka kosong.

Politik yang beradab adalah politik yang tidak memakan anaknya sendiri. Sudah saatnya definisi "kemajuan" direvisi—bukan hanya diukur dari panjangnya jalan tol, tapi dari seberapa aman rakyat kecil tidur di rumah mereka sendiri tanpa takut digusur esok pagi.

matacelebes