Jawa tengah,matacelebes - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan dan kalangan akademisi memperkuat sinergi untuk mengatasi persoalan banjir dan kekeringan di wilayah Grobogan.(08/10/2025)
Melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Selasa (07/10) di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, para pihak duduk bersama membahas strategi pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berwawasan lingkungan.
FGD ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk menjaga kelestarian hutan, mencegah bencana banjir dan kekeringan, serta mengoptimalkan peran sektor kehutanan sebagai penggerak ekonomi hijau di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, menjelaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 202.385 hektare, menjadikannya kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, luas kawasan hutan produksi mencapai 70.189,94 hektare atau sekitar 34,6 persen dari total wilayah kabupaten.
Hutan produksi tersebut terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 3.060,97 hektare dan hutan produksi tetap seluas 67.097,2 hektare. Sementara kawasan bentang alam karst seluas 11.377 hektare tersebar di Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, dan Ngaringan, dengan luas hutan dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) mencapai 5.425,49 hektare.
Selain kehutanan, potensi pertanian juga menjadi perhatian penting. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tercatat seluas 71.949 hektare, dengan Luas Baku Sawah (LBS) mencapai 82.394 hektare. Berdasarkan hasil digitasi tahun 2021, lahan pertanian di kawasan hutan mencapai 27.731 hektare atau sekitar 39,5 persen dari total luas kawasan hutan.
“Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan tahun 2024. Sektor ini tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci keseimbangan ekosistem dan ketahanan lingkungan,” ujar Anang.
Ia menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dari hulu ke hilir agar penanganan banjir dan kekeringan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi keharusan untuk memastikan tata kelola hutan memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Sementara itu, Administratur KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, menegaskan bahwa upaya pencegahan banjir tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak. “Untuk mencegah banjir dan menjaga kelestarian hutan, diperlukan tindakan nyata dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, dinas teknis, hingga masyarakat sekitar hutan. Hutan tidak boleh dipandang semata sebagai sumber ekonomi, melainkan benteng ekologis yang menjaga keseimbangan air dan tanah,” ungkap Untoro.
Ia menambahkan, Perhutani terus mendorong pengelolaan hutan berbasis kolaborasi dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), akademisi, dan pemerintah daerah agar pengelolaan hutan menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus ekologis.
Dukungan juga datang dari dunia pendidikan. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan (ITB-MG), Jati Purnomo, menyampaikan komitmen akademisi untuk berperan aktif dalam pendampingan dan edukasi masyarakat sekitar hutan.
“Kami mendukung langkah Perhutani untuk menanam tanaman keras seperti buah-buahan di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Selain menekan laju erosi dan menjaga ekosistem, tanaman tersebut juga bernilai ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Jati.
Ia menambahkan pentingnya pendampingan aktif antara pemerintah daerah, Perhutani, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Keberlanjutan hutan adalah keberlanjutan kehidupan. Pemerintah, Perhutani, dan masyarakat harus bersinergi memperbaiki perilaku terhadap alam,” tegasnya.
Melalui FGD ini, seluruh peserta bersepakat bahwa pengelolaan hutan produktif dan berkelanjutan
[14/10, 07.22] Candra Tom: Melalui FGD ini, seluruh peserta bersepakat bahwa pengelolaan hutan produktif dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis seperti penanganan banjir dan kekeringan, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan menjadi fokus utama diskusi.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Perhutani, akademisi, dan masyarakat dalam membangun Grobogan yang hijau, produktif, dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seluruh Unit Perangkat Daerah (UPD), camat se-Kabupaten Grobogan, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah, para akademisi, serta Administratur KPH Purwodadi, KPH Gundih, dan KPH Telawa.
PERHUTANI
0 Komentar