Makassar,matacelebes - Dengan situasi dan kondisi Pasca demo anarkhis hingga memakan korban dan terbakarnya 2 gedung yang cukup vital bagi Pemerintah, gedung DPRD Provinsi Sulawesi selatan dan gedung DPRD Kota Makassar meninggalkan beban trauma bagi masyarakat dan Pemerintah.
Ditengah Kondisi ekonomi masyarakat
di bawah tekanan inflasi yang kian menjerat sangat beralasan para pelaku Transportasi lokal mempertanyakan dan menolak operasional Taxi Grand Smart Mobility (GSM) di sinyalir Perusahaan Vietnam dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Hal ini memicu para pengusaha angkutan darat (Taxi) mempertanyakan keberadaan Taxi Grand Smart Mobility (GSM) dengan armada 200 unit taxi yang siap operasional menjadi pesaing pengusaha lokal dalam bisnis angkutan darat yang di ketahui tingkat kompetisinya sangat ketat.
Terkait akan hal ini beberapa Pelaku usaha angkutan darat mendesak Ketua Organda Sulawesi selatan, sebagaimana fungsi Organisasi tersebut sebagai wadah tunggal Pengusaha angkutan darat,mitra strategis Pemerintah untuk memajukan Industri Transportasi darat serta berperan dalam Pembinaan Pengembangan dan Pembelaan aspirasi anggota. Rabu, 10/09/2025
"Sehubungan dengan operasionalnya GSM Taxi dengan armada 200 unit, hal ini akan membuat kompetisi angkutan darat semakin ketat yang imbasnya akan dirasakan pada Driver taxi lainnya, khususnya pada penghasilannya yang kian menurun"kata haji Burhanuddin Pimpinan Taxi Mamminasata, yang bertindak sebagai Pembicara mewakili rekan rekannya
Pihak Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan seharusnya mempertimbangkan terkait operasional GSM dengan armada taxi sebanyak 200 unit, karena bisa menimbulkan kerawanan sosial.
"Kami menduga pihak Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan tidak berpihak kepada kami sebagai Pengusaha Lokal, justru malah memfasilitasi Oligarki yang di duga Penanam Modal Asing yang menjadi kompetitor dalam bisnis ini"tambah Burhanuddin.
Menanggapi aspirasi dan keluh kesah beberapa pelaku usaha angkutan darat (Taxi) yang secara nota bene adalah anggota Organda Sulawesi selatan
" Kami tak pernah di beri tahu apalagi di undang,seharusnya pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan melibatkan kami sebagai wadah tunggal Pengusaha angkutan darat." ucap Rahim Bustam Ketua Organda Sulawesi selatan.
Seharusnya Pemerintah dalam memberikan kebijakan pada GSM Taxi yang di duga Oligarkhi harus didasari oleh ketetapan analisa berdasarkan situasi dan kondisi lapangan
"Pihak Pemerintah tidak melibatkan kami dalam menentukan kuota armada taxi GSM di mana seharusnya Dinas Perhubungan menurut hemat kami memakai kajian Low factor dalam menentukan kuota armada taxi yang akan di operasionalkan, terkait akan aspirasi, Saya sebagai Ketua Organda Sulsel akan menemui dan menyampaikan aspirasi bapak bapak pada Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi selatan"ungkapnya
Haji Burhanuddin kembali menegaskan,apabila aspirasi Kami tidak di indahkan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan, maka kami bersama para pelaku angkutan darat serta melibatkan elemen masyarakat akan turun melakukan aksi massa yang cukup besar.
Candra Tom
0 Komentar