Pakar IPB: Banyak Generasi Muda Menunda Menikah.
Jepang menghadapi penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir.
Jakarta - Jepang kembali mencatat rekor penurunan angka kelahiran pada 2025. Penurunan ini berpotensi mendatangkan krisis ekonomi dan krisis tenaga kerja.
Data terbaru menunjukkan jumlah bayi yang lahir hanya mencapai 671.236 jiwa, turun hampir 15 ribu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899.
Di saat yang sama, tingkat fertilitas total (total fertility rate/TFR) Jepang juga turun ke level terendah sepanjang sejarah, yakni 1,14 anak per perempuan. Angka tersebut jauh di bawah tingkat pengganti populasi sebesar 2,1 anak per perempuan yang dibutuhkan agar jumlah penduduk tetap stabil.
Dilansir dari NHK World-Japan, jumlah kelahiran di Jepang pada 2025 menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai lebih dari satu abad lalu. Bahkan, target penurunan kelahiran yang sebelumnya diperkirakan baru akan terjadi pada 2040-an tercapai sekitar 15 tahun lebih cepat.
Angka Kelahiran Terus Turun, Generasi Muda Menunda Menikah
Menanggapi kondisi tersebut, Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor, menilai Jepang tengah menghadapi tantangan multidimensi seperti demografi, ekonomi, tenaga kerja, hingga masa depan daya saing negara.
Menurutnya, penurunan angka kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari biaya hidup yang tinggi hingga perubahan nilai sosial di kalangan generasi muda.
"Banyak generasi muda menunda pernikahan karena faktor ekonomi dan perubahan nilai sosial. Biaya hidup yang tinggi di kota seperti Tokyo dan budaya kerja yang ketat dengan jam kerja panjang menyulitkan mereka menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga," jelasnya, dikutip dari laman resmi IPB.
Ronny mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat berbagai kebijakan pemerintah Jepang, seperti subsidi pendidikan, penitipan anak gratis, hingga jam kerja fleksibel, belum mampu membalikkan tren penurunan populasi.
Di sisi lain, faktor budaya telah menghambat keberhasilan program pemerintah karena norma sosial memaksa perempuan memilih antara karier dan keluarga.
"Kestabilan ekonomi belum tercapai karena banyak generasi muda kesulitan memenuhi biaya hidup dan merawat anak," ujarnya.
Selain tingkat kelahiran yang rendah, Jepang juga menghadapi penuaan penduduk yang semakin cepat. Saat ini, hampir 30 persen populasi Jepang berusia di atas 65 tahun.
Ancaman terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Ronny menilai dampak penurunan populasi mulai terasa pada berbagai sektor strategis. Dalam jangka pendek, Jepang menghadapi berkurangnya tenaga kerja produktif dan meningkatnya beban fiskal akibat pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, menekan investasi, mengurangi jumlah pembayar pajak, hingga mengancam keberlanjutan sistem pensiun dan layanan kesehatan.
"Penurunan jumlah penduduk ini dapat mengancam keberlanjutan sistem kesejahteraan pensiun dan layanan kesehatan. Dari sisi geopolitik, Jepang mungkin bergantung pada aliansi internasional dan otomatisasi untuk tetap kompetitif," jelas Ronny.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, Jepang mulai memperluas akses bagi pekerja asing. Namun, langkah tersebut tidak sepenuhnya mudah diterima masyarakat.
Dilansir dari survei Stanford Japan Barometer yang dikembangkan oleh peneliti di Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University, mayoritas responden Jepang justru menunjukkan sikap semakin berhati-hati terhadap penerimaan pekerja asing.
Survei yang dilakukan pada Februari 2026 terhadap lebih dari 4.000 responden menunjukkan bahwa 53 persen masyarakat Jepang menyatakan tidak setuju terhadap perluasan penerimaan pekerja asing. Angka tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan dengan hasil survei serupa pada 2022 dan 2023.
Peneliti Stanford, Prof Kiyoteru Tsutsui, menilai perubahan sikap tersebut dipengaruhi meningkatnya perdebatan politik terkait isu imigrasi dalam beberapa tahun terakhir.
"Penerimaan pekerja asing telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Jepang," ucapnya, dikutip dari laman Stanford.
Imigrasi Masih Hadapi Hambatan Budaya
Menurut Prof Ronny, Jepang juga menghadapi dilema antara kebutuhan tenaga kerja dan resistensi sosial terhadap imigrasi. Ia menilai imigrasi dapat menjadi solusi cepat untuk menambah tenaga kerja produktif. Namun, pendekatan tersebut masih menghadapi hambatan budaya dan politik yang cukup kuat.
"Budaya di Jepang belum sepenuhnya siap menerima imigrasi dalam jumlah besar. Tekanan demografi dan ekonomi dapat mendorong Jepang menjadi lebih pragmatis, meski dengan batasan yang ketat. Perubahan mungkin akan terjadi, meskipun perlahan," ujarnya.
Temuan Stanford University juga menunjukkan masyarakat Jepang cenderung lebih menerima pekerja asing yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan bahasa Jepang yang baik, pengalaman kerja panjang, serta profesi yang dianggap berkontribusi langsung bagi masyarakat seperti dokter, peneliti, dan tenaga kesehatan.
Meski demikian, Ronny menilai solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan imigrasi. Jepang tetap perlu melakukan reformasi internal untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah keluarga dan mendukung generasi muda untuk memiliki anak.
Selain itu, Jepang diperkirakan akan semakin mengandalkan robotika, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi untuk mempertahankan produktivitas ekonomi di tengah menyusutnya jumlah penduduk usia kerja.
"Penurunan populasi di Jepang menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Reformasi internal untuk keberlanjutan dan kebijakan imigrasi terukur untuk tenaga kerja menjadi kombinasi yang diperlukan," tutup Ronny.
Redaksi
0 Komentar