Palopo - BBWS Pompengan - Jeneberang menerapkan kebijakan Program Efisiensi anggaran pada sektor yang berkaitan dengan
Pengelolaan sungai, publik patut bertanya, apakah negara sedang berhemat, atau sedang menunda bencana?
Kebijakan efisiensi anggaran bisa dianggap penting di tengah tekanan fiskal negara. Namun efisiensi yang kehilangan arah justru berpotensi menjadi bentuk kelalaian kebijakan akan mengancam ekologis yang nyata.
Dunia sedang menghadapi krisis Iklim yang rentan terhadap deoksigenasi sungai berpotensi mengancam biota sungai.Penelitian global terbaru menunjukkan hampir 79 persen sungai mengalami penurunan kadar oksigen.
Yang paling rentan justru sungai-sungai tropis, karakter yang identik dengan sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi ancaman terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, perikanan, kesehatan publik, hingga keberlanjutan ekonomi daerah.
Sungai bukan hanya aliran air. Ia adalah nadi ekologi dan denyut sosial masyarakat. Ketika kadar oksigen menurun, kualitas air memburuk, biota mati perlahan, sedimentasi meningkat, pencemaran dan daya dukung lingkungan runtuh. Dalam jangka panjang, biaya pemulihan kerusakan jauh lebih mahal dibanding biaya pencegahan hari ini.
Karena itu, kebijakan efisiensi pada sektor pengelolaan sungai perlu di evaluasi dan dikaji ulang. Negara semestinya mampu memilah antara belanja yang bisa ditunda dan fungsi yang bersifat vital.
Pengawasan sungai, pemeliharaan daerah aliran sungai, pengendalian daya rusak air dan konservasi, hingga mitigasi dampak perubahan iklim bukanlah kegiatan seremonial yang dapat dipangkas begitu saja.
Ironisnya, di saat dunia internasional justru memperkuat investasi pada Sumber Daya Alam serta menjaga ketahanan ekologi sungai, sebagian institusi di daerah malah memilih mempersempit ruang intervensi.
Padahal penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim menyumbang lebih dari 62 persen penyebab deoksigenasi sungai global. Artinya, ancamannya nyata, terukur, dan sedang berlangsung sekarang.
Efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada belanja yang minim dampak publik misalnya, perjalanan dinas berlebihan, kegiatan simbolik, atau proyek pencitraan yang tidak mendesak. Bukan justru menyasar sektor yang berkaitan langsung dengan keselamatan ekologis lingkungan.
Kaharuddin (Qahar Raydin)
Pemerhati Sosial dan Politik Luwu Raya
0 Komentar