Jakarta - Deklarasi Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat (GMKR) dihadiri sejumlah tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polri, serta perwakilan GMKR dari berbagai daerah digelar di Gedung Joang 45,Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Selasa 10/02/2026.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Roy Suryo, Dr. Ir. Said Didu, serta purnawirawan TNI dan Polri. GMKR menyatakan kelahirannya didorong oleh keresahan atas praktik dominasi oligarki  dalam pengambilan kebijakan negara yang menggerus kedaulatan rakyat.

Laksamana TNI (Purn.) Moeryono Aladin selaku Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik rakyat. Ia menyebut kedaulatan rakyat telah dikhianati pada era pemerintahan sebelumnya.

“Kita hadir untuk menyalakan api perjuangan bahwa kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Di bawah Presiden Jokowi, kedaulatan itu dikhianati,” tegas Moeryono di hadapan para peserta.

Mayjen TNI (Purn.) Soenarko tampil dengan membacakan lima tuntutan GMKR, yakni merebut kembali kekuasaan dari oligarki, meminta pertanggung jawaban pihak yang dinilai menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki.

Soenarko juga mendesak para politisi dan pejabat berhenti menjadi pelindung oligarki, dan meminta Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap menghambat pengembalian kedaulatan rakyat, serta tuntutan agar dilakukan proses hukum terhadap Presiden Joko Widodo, pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan reformasi kepolisian.

Sementara itu, Dr. Ir. Said Didu mengkritik keras kebijakan negara yang menurutnya dipengaruhi oleh kepentingan oligarki. Ia menyinggung dugaan keterlibatan oligarki dalam amandemen UUD 1945 serta kebijakan kawasan ekonomi khusus yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Roy Suryo yang turut hadir juga menyampaikan pernyataan kontroversial terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya, ia mendesak pemakzulan Gibran dan menyebut isu dugaan ijazah sebagai dasar tuntutannya, pernyataan tersebut disambut sorak dan tawa peserta deklarasi.

Deklarasi GMKR juga dihadiri perwakilan gerakan dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Sulawesi selatan,Jawa barat, Banten, dan Morowali. Mereka menyampaikan keresahan serupa terkait pengaruh oligarki di tingkat pusat maupun daerah, serta menuntut reformasi kepolisian dan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syarifuddin Borahima di dampingi Burhanuddin Maddepungan mewakili Sulawesi selatan hadir pada gelaran Deklarasi GMKR meyakini Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat akan di dukung oleh Rakyat Indonesia.

"Hari ini sejarah akan mencatat bahwa rakyat akan merebut kembali kedaulatannya, kami meyakini bahwa rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke,dari Miangas hingga ke pulau rote akan mendukung gerakan ini,sebagaimana kedaulatan ekonomi dan kedaulatan hukum yang telah di rampas oleh Oligarkhi" ungkap Syarif Borahima.

Acara deklarasi berlangsung aman terkendali dan  ditutup dengan seruan konsolidasi gerakan GMKR di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas dukungan masyarakat.(**)

matacelebes