150 pesawat dari 20 pangkalan, komando Delta Force menyerbu Caracas, pertahanan udara Venezuela dilumpuhkan, listrik dimatikan. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya ditangkap "di kegelapan malam" dan dibawa ke USS Iwo Jima, kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi tuduhan narko-terorisme.
ABSTRAK
Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer berskala besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro, dalam apa yang disebut Presiden Trump sebagai "penegakan hukum." Ironi mendasar muncul: bagaimana sebuah bangsa menegakkan hukum sambil melanggar hukum internasional? Operasi ini, dilakukan tanpa mandat PBB dan tanpa persetujuan Kongres AS, menandai kebangkitan kembali doktrin "might makes right"—yang kuat menang. Trump mengumumkan AS akan "menjalankan" Venezuela dan mengeksploitasi cadangan minyaknya, mengungkap wajah tua imperialisme. Dalam dunia di mana negara terkuat menjadikan hukum internasional sebagai opsional, preseden berbahaya telah tercipta—undangan bagi kekuatan besar lain untuk melakukan hal serupa. Esai ini menganalisis bagaimana operasi yang mengklaim membawa keadilan justru menggerogoti fondasi tatanan internasional pasca-1945, menciptakan dilema: apakah kita kembali ke era di mana kekuatan militer menentukan kebenaran, bukan hukum?
Paradoks Keadilan yang Penuh Kekerasan
Bayangkan sejenak skenario ini: Seorang sheriff masuk ke kota tetangga dengan senjata menyala, membakar kantor polisi, menculik walikota, dan menyeretnya melintasi batas negara bagian untuk diadili—sambil menyatakan sedang menegakkan hukum. Absurd, bukan? Namun inilah yang terjadi pada dini hari 3 Januari 2026, ketika Amerika Serikat melancarkan "Operation Absolute Resolve" terhadap Venezuela.
Lebih dari 150 pesawat dari 20 pangkalan, komando Delta Force menyerbu Caracas, pertahanan udara Venezuela dilumpuhkan, listrik dimatikan. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya ditangkap "di kegelapan malam" dan dibawa ke USS Iwo Jima, kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi tuduhan narko-terorisme.
Justifikasi Trump? "Melindungi rakyat Amerika dari perdagangan narkoba." Namun "keadilan" ini berdiri di atas apa yang para ahli hukum internasional sebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Di sinilah paradoks sentral: Bagaimana seseorang menegakkan hukum dengan melanggarnya? Ini seperti memadamkan api dengan napalm dan menyebutnya sebagai upaya pemadaman.
Ketika yang Kuat Menentukan yang Benar
Dasar hukum operasi ini? Tidak ada. Piagam PBB hanya membolehkan penggunaan kekuatan militer dengan otorisasi Dewan Keamanan atau sebagai pembelaan diri terhadap serangan bersenjata. Venezuela tidak melakukan keduanya. Pemerintahan Trump mengandalkan memo kontroversial 1989 yang menyatakan Presiden dapat "mengesampingkan" Piagam PBB—sebuah memo yang selama puluhan tahun dihindari oleh Departemen Kehakiman sendiri. Esensinya: "Aturan ini berlaku untuk semua orang kecuali saya."
Menteri Luar Negeri Rubio membenarkan operasi sebagai perlindungan "personel AS yang menjalankan surat penangkapan." Penalaran sirkular yang mengagumkan: kami menginvasi untuk melindungi tentara yang ada di sana untuk menginvasi. Ini seperti membobol rumah orang, lalu mengklaim pembelaan diri ketika mereka melawan.
Pernyataan Trump di Mar-a-Lago membuang segala kepura-puraan. Mengutip Monroe Doctrine, yang ia sebut "Donroe Doctrine," ia menyatakan: "Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi." Topeng terlepas—ini tidak pernah tentang hukum. Selalu tentang kekuasaan.
Kita menyaksikan kemenangan realisme Hobbesian atas idealisme Kantian. Yang kuat, memang, menentukan yang benar.
Hantu Noriega
Pada 3 Januari 1990—tepat 36 tahun lalu—pasukan AS menginvasi Panama dan menangkap Presiden Manuel Noriega atas tuduhan narkoba. Paralelnya begitu mirip, seolah Pentagon hanya membersihkan debu dari buku pedoman lama.
Namun ada perbedaan: pada 1990, norma hukum internasional masih kurang mapan. Pada 2026, kita memiliki Mahkamah Pidana Internasional, doktrin Responsibility to Protect, puluhan tahun yurisprudensi hak asasi manusia. Aturannya lebih jelas. Ini bukan nostalgia—ini regresi, pilihan sadar untuk kembali ke era ketika negara besar berbuat sesuka hati.
Sejarah memperingatkan: intervensi AS memiliki rekam jejak buruk. Iran 1953, Guatemala 1954, Chile 1973, Irak 2003—sukses taktis jangka pendek, bencana strategis jangka panjang. Klaim Trump bahwa AS akan "menjalankan" Venezuela terdengar seperti kata-kata terakhir yang terkenal.
Runtuhnya Tatanan Internasional
Reaksi global datang cepat. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyebutnya "preseden berbahaya." Presiden Brasil Lula mengatakan ini melewati "garis yang tidak dapat diterima." Bahkan sekutu AS—PM Inggris Starmer, Presiden Prancis Macron, diplomat tertinggi UE Kallas—menekankan "hukum internasional harus dihormati." Kode diplomatik untuk "ini ilegal."
Musuh-musuh mencatat. Rusia dan China menunjuk operasi ini sebagai justifikasi untuk tindakan mereka sendiri. Anggota Republik Don Bacon khawatir: "Rusia akan menggunakan ini untuk membenarkan Ukraina, China untuk membenarkan Taiwan."
Hukum internasional bertumpu pada tawar-menawar: kita membatasi kekuatan kita untuk hidup di dunia di mana kekuatan tidak otomatis membuat kebenaran. Ketika negara paling kuat melanggar aturan ini, sistem mulai retak. Selama bertahun-tahun, China dan Rusia mengklaim hukum Barat munafik. Operasi Maduro memberi mereka bukti terkuat.
Dalam istilah teori permainan, AS baru saja berkhianat dalam dilema tahanan berulang. Pengkhianatan melahirkan pengkhianatan. Kita mungkin akan melihat kembali 3 Januari 2026 sebagai hari ketika tatanan internasional mulai runtuh.
Minyak di Balik Kemarahan
Momen paling jujur Trump datang ketika ia meninggalkan retorika perang narkoba: "Kita akan membuat perusahaan minyak kita... menghabiskan miliaran, memperbaiki infrastruktur, dan mulai menghasilkan uang." Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia.
Topeng jatuh sepenuhnya. Ini bukan tentang narko-terorisme. Ini tentang minyak, kekuasaan, dominasi Amerika. Seperti kata ketua DNC, "Trump akhirnya mengungkapkan bagian yang diam-diam. Ini tentang pergantian rezim. Tentang memperkaya korporasi minyak."
Tragedinya? Rezim Maduro memang korup, otoriter, kemungkinan terlibat perdagangan narkoba. Kasus yang sah untuk tindakan internasional ada—melalui saluran yang tepat, dengan otorisasi PBB, menghormati kedaulatan. Sebaliknya, kita mendapat invasi sepihak yang merusak prinsip yang diklaim dijunjungnya.
Membakar gedung pengadilan untuk menangkap pencuri—secara teknis berhasil, tapi dengan harga apa?
Doktrin Ker-Frisbie: Legalitas Tanpa Hukum
Pengadilan AS akan melanjutkan di bawah doktrin Ker-Frisbie: tidak masalah bagaimana tersangka tiba di tahanan. Diculik secara ilegal? Pengadilan berlanjut. Sebuah negara dapat melanggar setiap norma internasional, dan pengadilan mengangkat bahu: "Bukan masalah kami bagaimana dia sampai di sini."
Ini menciptakan dua tingkat: hukum internasional untuk semua orang lain, kenyamanan domestik untuk Amerika Serikat. Eksepsionalisme Amerika pada titik terburuknya.
Kesimpulan
Operasi ini mengungkap kebenaran fundamental: tatanan internasional selalu bertumpu pada pengekangan yang kuat. Ketika pengekangan itu hilang, ketika yang terkuat merangkul "yang kuat menang," kita kembali ke kondisi alamiah Hobbesian—dengan senjata nuklir dan rantai pasokan global.
Pertanyaannya bukan apakah Maduro pantas mendapat nasibnya. Itu: siapa yang memutuskan? Dan bagaimana? Jika jawabannya adalah "siapa pun yang memiliki kapal induk paling banyak," kita telah meninggalkan tatanan hukum internasional.
Ini bukan preseden—ini pembalikan ke dunia pra-1945 di mana negara besar membagi-bagi dunia. Kita mencoba eksperimen itu. Berakhir dengan dua perang dunia dan tujuh puluh juta orang tewas.
Sang penegak hukum yang melanggar hukum telah membuat teladannya. Sekarang kita menunggu siapa yang mengikuti, dan alasan apa yang akan mereka gunakan.(**)
matacelebes
0 Komentar