Tidak Ada Kejelasan Ganti Rugi, Warga Geruduk Proyek Strategis Nasional Bendungan Je'nelata

Gowa,matacelebes - Aksi massa dengan melibatkan ribuan warga dari lima desa, dua Kecamatan yakni Kecamatan Manuju dan Kecamatan Bungaya di gelar di area Pembangunan Bendungan Je nelata  Kabupaten Gowa Sulawesi selatan.

Hendra selaku Koordinator aksi dari aliansi Gerakan Rakyat Manuju-Bungaya, mendesak agar BPN dan BBWS - Pompengan Jeneberang serta seluruh lembaga terkait segera melakukan pembayaran pembebasan lahan milik warga yang masuk dalam area Pembangunan Bendungan 

 “Tuntutan kami pada BBWS Pompengan Jeneberang maupun BPN adalah agar segera memenuhi kewajiban pembayaran pembebasan lahan masyarakat yang masuk area Pembangunan Bendungan Je’nelata,” jelas Hendra, Kamis (2/10/2025).  

Selain itu Hendra juga meminta agar aktivitas pembangunan untuk sementara dihentikan  hingga ganti rugi lahan warga diselesaikan.  

 “Karena belum ada kejelasan dan penjelasan soal pembayaran ganti rugi, maka masyarakat meminta pembangunan dihentikan sementara waktu,” tegasnya. 

 Menurut Hendra warga juga menuntut adanya laporan  pembebasan lahan setiap bulan sebagai bentuk transparansi dan Hendrapun menekankan agar BPN segera mengumumkan daftar nominatif (Danom) 150 bidang tanah yang dijanjikan pada September lalu.   

“Kami mendesak BPN untuk segera mengumumkan daftar nominatif 150 bidang tanah. Hingga memasuki bulan Oktober, belum ada kejelasan,” tutupnya.   

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BBWS Pompengan Jeneberang Andi Ratmiadi, yang  menemui massa aksi pada 1 Oktober lalu, menyampaikan bahwa dana sekitar Rp128 miliar telah tersedia untuk pembayaran ganti rugi lahan, namun masih menunggu data dari P2T.  

Menurut Ratmiadi  proses pengadaan tanah bukan sepenuhnya kewenangan BPN, melainkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang terdiri dari unsur BPN, pemerintah daerah, camat, hingga desa.  

“P2T yang mengelola data, lalu menyerahkan ke kami untuk dibayarkan, hal ini membuat mereka sangat berhati-hati dalam administrasi dan verifikasi di lapangan, sehingga agak lambat,” ungkapnya

Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Ketua P2T juga memberikan penjelasan melalui Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Dedi Rahmat Sukarya, menyampaikan perkembangan pengukuran dan verifikasi lahan.   

Panitia pelaksana pengadaan tanah berharap koordinasi antar-lembaga dan masyarakat bisa semakin ditingkatkan agar Pembangunan Bendungan Je'nelata merupakan  proyek strategis nasional yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, bisa berjalan lancar dan baik sesuai ketentuan. 

Redaksi