Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Rotasi Lurah di Makassar Mengacu Pola Impactful Governance


RAPAT KOORDINASI - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberi sinyal rotasi terhadap sejumlah lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Pernyataan disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Camat dan Lurah di Ruang Sipakatau lr 2 Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (5/10/2026). 

Makassar -  Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberi sinyal rotasi terhadap lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Rencana tersebut muncul setelah para lurah menjalani masa tugas sekitar satu tahun. 

Diketahui, jajaran lurah dilantik pada 29 September 2025 lalu.

Munafri menilai momentum tersebut menjadi waktu yang tepat untuk melihat kembali sejauh mana kinerja para lurah dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah masing-masing.

Makassar Mulia
Ia menegaskan rotasi tidak boleh dipengaruhi oleh intervensi dari pihak tertentu. 

Ia bahkan meminta agar tidak ada lagi pihak yang menghubunginya untuk mempertahankan pejabat tertentu agar tetap berada di posisi yang sama.

"Ini sudah satu tahun. Dan saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon sama saya untuk mempertahankan ini, mempertahankan itu," tegas Appi saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Camat dan Lurah.

Agenda berlangsung di Ruang Sipakatau lr 2 Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, keputusan mengenai rotasi harus lahir dari proses evaluasi yang objektif. 

Kinerja yang ditunjukkan selama satu tahun menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah seorang lurah masih layak dipertahankan atau perlu ditempatkan di wilayah lain.

Appi-sapaan Munafri menyebut kondisi personal pejabat juga tetap menjadi bagian dari evaluasi.

Dalam perjalanan satu tahun masa tugas, ada pejabat yang mengalami persoalan kesehatan maupun penurunan performa sehingga perlu dilihat kembali kesesuaiannya dengan kebutuhan pemerintahan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, rotasi yang disiapkan Pemkot Makassar tidak semata-mata dimaknai sebagai pergantian posisi.

Kebijakan itu diarahkan untuk memastikan posisi lurah diisi oleh pejabat yang mampu menjalankan tuntutan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

"Lurah itu harus punya daya inovasi yang baik, punya integritas yang baik, untuk memastikan pelayanan-pelayanan ini bisa deliver dengan baik juga ke masyarakat," ujar Appi.

Menurutnya, tuntutan terhadap lurah saat ini tidak lagi sebatas menyelesaikan urusan administrasi pemerintahan. 

Lurah dituntut mampu turun langsung ke lapangan, memahami persoalan warga, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Hal tersebut berkaitan dengan perubahan pola pemerintahan yang ingin dibangun Pemkot Makassar. 

Appi mendorong pola impactful governance, yakni pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan program menghasilkan dampak yang dirasakan masyarakat.

Dalam pola tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja secara sentralistik. 

Lurah dan camat harus mampu membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam menemukan persoalan, menentukan prioritas, hingga mencari solusi.

Berbagai keluhan masyarakat, termasuk persoalan sosial dan pelayanan dasar, harus dihadapi melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat.

Ia menilai kemampuan menyelesaikan persoalan di tingkat paling bawah akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan. 

"Kalau kalian tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentu pelayanan-pelayanan langsung khususnya pelayanan dasar di masyarakat ini pasti akan bermasalah," kata Appi.

Untuk mengukur kinerja tersebut, Appi menyebut sejumlah indikator yang akan menjadi perhatian. 

Di antaranya capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebersihan wilayah, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi agen perisai di Iapangan.
 
Ia menilai cakupan tugas lurah memang cukup besar karena hampir seluruh persoalan pemerintahan di tingkat paling bawah bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

"Jadi lurah itu bukan gampang, banyak sekali tugas-tugasnya, apalagi dia berhubungan langsung dengan masyarakat. Akhirnya dia harus pintar untuk memposisikan diri untuk menjadi pelayan dan juga menjadi lead atau pemimpin di wilayah itu," tandasnya. (*)

Posting Komentar

0 Komentar