Jakarta - Ditunjuk Sebagai orang nomor satu di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo harus mampu membenahi anggaran bocor serta ribuan moral anak buah yang bermasalah, dengan langkah yang cukup berat lantaran banyaknya masalah yang bisa jadi warisan sebelumnya.
Tak ada masa bulan madu yang biasanya berlangsung 3 bulan atau 100 hari. Lantaran itu tadi, banyaknya masalah di internal yang perlu dibenahi.
Mulai seputar perilaku koruptif yang cukup marak hingga soal kedisiplinan dan mentalitas anak buahnya. Jangan kaget jika 'kebocoran' di kementerian ini, cukup besar. Menariknya, kasus-kasus korupsi di Kementerian PU menyeret sejumlah pejabat lama. Bisa jadi adanya pembiaran di masa lalu.
Asal tahu saja, anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian PU, cukup besar. Betapa tidak disebut kementerian basah, tahun ini, anggaran Kementerian PU sekitar Rp118,5 triliun. Atau naik Rp47,64 triliun dari pagu indikatif awal senilai Rp70,86 triliun.
Boleh dibilang, enam Direktur Jenderal (Dirjen) yang bertugas di Kementerian PU, menguasai anggaran nyaris Rp20 triliun. Untuk biaya pembangunan infrastruktur di sana-sini.
Sejak dulu, biaya proyek-proyek di Indonesia terkenal boros. Hal itu tercermin dari masih tingginya skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai di kisaran 6,3 hingga 6,5. Cukup tinggi.
Jika nilai ICOR berada di level 6,5 bermakna tak bagus. Indonesia perlu tambahan modal, atau investasi sebesar Rp6,5 untuk menghasilkan tambahan output, atau pertumbuhan ekonomi senilai Rp1. Intinya, mahal biaya tapi rendah laba.
Dampaknya apa? Banyak. Pemilik modal enggan membangun bisnis di Indonesia. Selain itu, tingginya ICOR menunjukkan rantai birokrasi berbelit.
Lebih mengerikan lagi, sebagian anggaran negara yang berasal dari keringat rakyat, masuk kantong koruptor. Ini yang bahaya.
Bandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN mulai dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, angka ICOR-nya bertengger di kisaran 3 sampai 5.
Tingginya nilai ICOR di Indonesia biasanya dipicu oleh sejumlah tantangan klasik seperti lamanya prosedur birokrasi, tingginya biaya logistik, dan masalah regulasi.
Pemerintah menargetkan untuk terus menekan angka ICOR ini hingga ke level di bawah 5 guna mendorong efisiensi dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih optimal.
Namun jangan khawatir, Menteri Dody sudah menyiapkan strategi 'lidi' untuk membenahinya. Dia pun tak suka dengan istilah 'bersih-bersih' padahal lebih pas.
"Jangan pakai istilah membersihkan, sebut meng-upgrade menjadi lebih baik, lebih berintegritas. Itu saya dengung-dengungkan di mana-mana kan. Tolonglah teman-teman (Kementerian PU) hadirkan Tuhan di hati," ungkap Menteri Dody, Jakarta, Rabu (22/7).
Dia pun menyadari akan masih tingginya ICOR Indonesia yang berdampak buruk bagi iklim investasi. Ke depan, ICOR sektor infrastruktur yang dibangun Kementerian PU harus bisa diturunkan dari level tertentu persen.
"Itulah maka saya selalu dengungkan di mana-mana. Tolonglah teman-teman (Kementerian PU) hadirkan Tuhan di hati," ungkapnya.
Setiap rupiah pengeluaran dari Kementerian PU, haruslah memberikan efek domino yang dahsyat. Haruslah memberikan nilai tambah yang melejit. Itu hanya bisa terjadi jika Kementerian PU steril dari perilaku koruptif serta merugikan lainnya.
"Kita ingin, berapapun spending kita, misalnya Rp1 bisa menghasilkan Rp10 untuk negara. Makanya kemudian saya perjuangkan ICOR turun dari level 6," tandasnya.
Anggaran Bocor 30 Persen
Saat acara Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7), Presiden Prabowo Subianto mengingatkan soal angka ICOR Indonesia yang masih tinggi. Angkanya mencapai 6,5. Pertanda ekonomi belum efisien.
"Banyak pakar menyebut ekonomi Indonesia, tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Banyak yang bocor," kata Prabowo.
Berbeda dengan negara tetangga Indonesia yang perekonomiannya lebih efektif, terlihat dari ICOR-nya berada di kisaran 3 sampai 4.
"Anggaran negara sekitar 270 miliar dolar AS, atau Rp3.700 triliun kurang lebih. Jadi, kalau 30 persen bocor, artinya lebih dari Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan," kata Prabowo.
Prabowo menuding inefisiensi birokrasi hingga praktik mark-up harga barang dan jasa yang dibeli Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai biang kerok utama. Hal itu harus segera diperbaiki.
Prabowo menegaskan, segala bentuk perilaku koruptif mulai penggelembungan hingga penyelewengan anggaran di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L), harus diungkap. Pelakunya harus ditindak tegas.
Tahun ini, kata Prabowo, pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp300 triliun. Tentunya dengan berbagai kerja keras yang sungguh-sungguh dari seluruh Pihak terkait.
"Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang kita pimpin. Kita bisa hemat Rp300 triliun," kata dia.
Prabowo menyampaikan uang negara hasil efisiensi itu dapat dialihkan ke program yang langsung dirasakan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan jembatan di daerah-daerah.
Atau bisa dimanfaatkan untuk renovasi sekolah-sekolah yang telah lama tak mendapat atensi dari pemerintah.
"Sekolah-sekolah roboh, roboh. Sampai akhir tahun saya instruksikan 100 ribu sekolah yang sekian belas tahun tidak disentuh," sambung Prabowo.
Sarang Penyamun
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo seolah berada di 'sarang penyamun'. Karena, banyaknya masalah yang mendera ribuan anak buahnya. Mulai soal absensi, judi online (judol) hingga korupsi.
Awalnya, Dody kaget ketika membaca laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sebanyak 6.300 aparatur sipil negara (ASN) atau setara 15 persen dari total pekerja di Kementerian PU, kecanduan judi online (judol).
Bisa dibayangkan jika ASN keranjingan judol, pastilah berdampak kepada kinerja. Layanan publik menjadi terhambat. Lebih celaka lagi jika modal untuk judol berasal dari pemerasan, suap atau bahkan korupsi.
Uang negara sebesar apapun bakal raib karena untuk judol. Apalagi jumlahnya hingga ribuan orang. Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi dari seorang ASN bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan yang tertinggi satu orang senilai Rp800 juta.
Jika diasumsikan dengan nilai terendah Rp100.000 per orang, maka perputaran judol dari 6.300 ASN Kementerian PU mencapai Rp630 miliar. Tapi itu menggunakan angka paling rendah. Tentu saja angka riilnya bisa triliunan rupiah.
Dan, pasukan penggila judol di Kementerian PU diduga berasal dari eselon IV atau V dan posisi yang tidak ada eselonnya. "Pertanyaan berikutnya, uang untuk judol dari mana? Apakah dari pinjol atau yang lain," kata Menteri Dody.
Selanjutnya, proses pemeriksaan ribuan judol mania di Kementerian PU, terus dilanjutkan. Pihak Inspektorat Jenderal akan memeriksa seluruh ASN yang diduga kecanduan judol. Termasuk modal judol ditelusuri asalnya. Jika ada unsur korupsi atau merugikan uang negara, akan diproses lebih lanjut.
"Tapi yang Rp10 juta ke atas mungkin nanti akan ada pendalaman lebih lanjut, dasarnya begini, dasarnya kita tidak mau uang rakyat dipakai tidak pada tempatnya, kira-kira begitulah," jelasnya.
Dody mengaku tak tahu secara pasti periode transaksi judol ribuan ASN Kementerian PU, hasil temuan PPATK. Dia memprediksikan, kemungkinan periode 2024-2025.
Masalah serius lainnya di Kementerian PU adalah menyangkut disiplin dan kejujuran. Sekitar 3.000-4.000 ASN diduga memanipulasi absensi elektronik.
Total pegawai Kementerian PU, saat ini mencapai 38.600 orang, artinya, 1 dari 10 pegawai mengakali absen elektronik untuk kepentingan pribadinya. "Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen," kata Dody.
Praktik curang ini, terbongkar setelah Kementerian PU memperbaiki sistem absensi elektronik dan memperketat mekanisme pengawasan. Perubahan sistem memungkinkan kementerian menemukan pelanggaran yang sebelumnya tidak teridentifikasi.
Masalah ini, sudah dilaporkan Dody kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh yang berkunjung ke Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan itu membahas langkah memperkuat kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
"Banyak hal yang disampaikan termasuk disiplin bakti ASN-PU. Lupa saya bakti itu singkatan apa," ujarnya.
Pejabat Culas
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo kembali dibikin pusing dengan banyaknya mantan anak buahnya yang terseret kasus korupsi.
Ternyata, Dody datang ketika kementerian didera banyak kasus dugaan korupsi. Kasus yang mengemuka adalah dugaan proyek fiktif anggaran 2023–2024, serta dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.
Selain itu, masih ada pula seperti dugaan korupsi pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timor Timur (Timtim) di Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2022-2024, senilai Rp400 miliar.
Pada 4 Juni 2025, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT memeriksa Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti. Pemeriksaannya berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan (Jaksel).
Sejauh ini, perempuan asal Solo yang dikenal bagian dari 'Geng Solo' itu, belum ditetapkan sebagai tersangka.
Padahal, Diana diperiksa dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dari Brantas Abipraya selaku pengembang proyek bermasalah itu.
Selain itu, Diana diperiksa karena posisinya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, yang bertindak selaku penanggung jawab proyek tersebut.
Pada 9 April 2026, penyidik Kejati DKI menggeledah ruang kerja Diana terkait dugaan korupsi proyek pembangunan pendopo di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Serta sejumlah dugaan korupsi proyek pengadaan tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Selain itu, ruang kerja eks Sekjen Kementerian PU, Wida Nurfaidi; Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA), dan Dirjen Cipta Karya ikut digeledah. Namun hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka.
Sebelumnya, Kejati DKI sudah menggarap sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Kementerian PU. Termasuk menetapkan tersangka kepada eks Dirjen Sumber Daya Air berinisial DP; eks Plt Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA berinisial YRW.
Dan, menyeret eks Sekretaris Ditjen Cipta Karya berinisial RS; eks PPK Sekretariat Ditjen Cipta Karya berinisial AS; eks Pegawai Sekretariat Ditjen Cipta Karya berinisial SDK; dan eks Pegawai Sekretariat Ditjen Cipta Karya berinisial MT.
Digoyang Geng Solo?
Tentu saja, tak semua yang sepakat dengan aksi 'bersih-bersih' yang dijalankan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ada saja upaya perlawanan untuk mempertahankan kekuatan lama di birokrasi. Konon kabarnya, kelompok yang disebut 'geng Solo' ini, mendapat beking orang kuat.
Sehingga wajar, beberapa waktu terakhir, banyak upaya mendelegitimasi Dody. Mulai dari isu perjalanan keluarga ke Amerika Serikat (AS) untuk menyaksikan Piala Dunia, menggunakan dana APBN. Hingga penunjukan keponakan Dody sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.
Tak berhenti di situ, masalah salaman pun dipersoalkan. Seolah-olah Dody enggan bersalaman dengan bawahan dan antikritik. Ketika menggunakan jet milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) namun diviralkan miliknya. Dan masih banyak lainnya.
Indikasi adanya kebocoran sistemik di tubuh Kementerian PU semakin menguat ketika profil kekayaan para pejabat karier dibedah. Dody menyoroti disparitas yang tidak masuk akal antara skala gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kepemilikan aset di kawasan elite Jakarta.
Dari informasi yang beredar, gerakan perlawanan ini, diduga melibatkan kekuatan lama yang identik dengan geng Solo. Kelompok lama yang dimaksud bisa jadi Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR era Presiden Jokowi.
Keduanya berasal dari Solo. Sebelum terbentuknya Kabinet Merah Putih (KMP), Basuki pernah menyebut bahwa penggantinya adalah perempuan. Tentu saja yang dimaksud adalah Diana Kusumastuti yang berasal dari Solo juga.
Upaya media, menghubungi Diana untuk meminta tanggapan, tak membuahkan hasil. Pesan pendek yang disampaikan lewat layanan WhatsApp tak mendapatkan jawaban.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mendorong aksi bersih-bersih Menteri Dody. Perlu sikap tegas agar menimbulkan efek jera. Khususnya dalam memerangi judol dan korupsi, fokus saja benahi internal, publik pasti akan simpati.(**)
Sumber: Inilah.com
0 Komentar