Makassar - Diberbagai Daerah dampak Kebijakan penarikan pengelolaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat mulai di rasakan oleh masyarakat, pada Program Pembangunan desa dinilai semakin lambat di banding sebelumnya.Sejumlah Program yang dahulu cepat di kerjakan kini terancam mangkrak.
Di banyak desa, pembangunan jalan tani yang biasa membantu aktivitas petani kini belum sepenuhnya selesai. Drainase lingkungan, jembatan kecil, hingga perbaikan irigasi juga mengalami keterlambatan. Kondisi ini membuat aktivitas warga, terutama di wilayah pertanian dan pesisir, menjadi kurang maksimal.
Warga desa berharap pembangunan tetap berjalan karena fasilitas desa sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Jalan yang rusak misalnya, membuat hasil pertanian dan hasil laut sulit diangkut dengan cepat ke pasar. Akibatnya biaya distribusi meningkat dan pendapatan masyarakat ikut terdampak.
Selain pembangunan fisik, program pemberdayaan masyarakat juga berkurang. Pelatihan UMKM, bantuan kelompok tani, peternak, dan nelayan yang sebelumnya rutin dilakukan kini tidak lagi berjalan maksimal. Banyak warga menyayangkan kondisi tersebut karena program-program itu dianggap sangat membantu meningkatkan penghasilan keluarga.
Tidak sedikit pemerintah desa mengaku kesulitan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebelumnya, desa dapat lebih cepat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi lapangan. Kini, sebagian program tidak berjalan.
Bagi desa yang memiliki potensi wisata, dampaknya juga cukup terasa. Pengembangan wisata kebun, rawa-rawa, sungai kecil, hingga kawasan kuliner desa menjadi berjalan lambat karena keterbatasan dukungan anggaran. Padahal sektor wisata lokal dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.
Pelaku UMKM di desa juga mulai merasakan dampak penurunan aktivitas pembangunan. Ketika proyek desa berkurang, perputaran ekonomi masyarakat ikut melambat. Warung kecil, penjual bahan bangunan, hingga jasa tenaga kerja harian mengalami penurunan pendapatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Para petani dan nelayan berharap pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan desa secara langsung.
Menurut mereka, desa membutuhkan pembangunan yang cepat karena mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha kecil yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
Di sisi lain, sebagian masyarakat memahami bahwa pemerintah pusat ingin memperkuat pengawasan penggunaan anggaran agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Pengawasan dianggap penting agar dana pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan. Namun masyarakat berharap pengawasan tidak membuat proses pembangunan menjadi lambat.
Banyak warga menilai desa tetap perlu diberi ruang untuk mengatur kebutuhan prioritasnya sendiri karena pemerintah desa lebih memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kemajuan desa sangat menentukan kemajuan daerah dan negara. Jika pembangunan desa berjalan baik, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh, lapangan kerja meningkat, dan urbanisasi ke kota dapat berkurang.
Harapan besar kini tertuju pada lahirnya kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pengawasan dan percepatan pembangunan desa. Pemerintah pusat dan pemerintah desa diharapkan dapat bekerja bersama agar pembangunan tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat desa pada dasarnya hanya berharap jalan desa tetap diperbaiki, irigasi tetap berjalan, bantuan usaha tetap ada, dan peluang ekonomi masyarakat terus tumbuh.
Karena bagi warga desa, pembangunan bukan sekadar proyek, tetapi harapan untuk kehidupan yang lebih baik dalam menyongsong masa depan yang penuh harapan dan kesejahteraan.
Redaksi
0 Komentar